Alasan PKS Sebar Spanduk Tolak Kenaikan BBM
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangkang dari Setgab. Partai ini secara terang-terangan menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan penolakan ini didukung seluruh DPW PKS seluruh Indonesia.
"Kami menolak kenaikan BBM dan didukung kader wilayah. Spanduk sebanyak itu, ya kreativitas dan dukungan di bawah, dari ranting dan cabang," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini, di DPR RI, Jumat 7 Juni 2013.
Baginya, apa yang disampaikan PKS dalam berbagai spanduk merupakan apa yang diinginkan rakyat. Aspirasi masyarakat menjadi utama bagi partai ini.
"Suara rakyat tidak boleh dijegal," katanya.
Sikap PKS ini menjadikan posisinya terancam dalam Setgab. Berbagai sindiran dan kecaman sejauh ini tidak diindahkan PKS, termasuk pernyataan hal itu dilakukan PKS dalam upaya memperbaiki citra.
"Ini bukan lagi mengail simpati publik. Kita konsisten bersama rakyat dan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan BBM," katanya.
Bagi PKS koalisi tidak harus selalu beriringan dengan pemerintah. Menurutnya, perbedaan PKS dengan pemerintah hanya soal kenaikan harga BBM dan kasus Century.
"Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," katanya.
Mengenai sikap menteri PKS di kabinet yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami sebagai pembantu presiden.
"Bagaimana pun menteri harus tunduk pada keputusan itu, sekalipun PKS tak mendukung harga BBM dinaikkan. Kita menyuarakan keinginan rakyat," katanya. (eh)
"Kami menolak kenaikan BBM dan didukung kader wilayah. Spanduk sebanyak itu, ya kreativitas dan dukungan di bawah, dari ranting dan cabang," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini, di DPR RI, Jumat 7 Juni 2013.
Baginya, apa yang disampaikan PKS dalam berbagai spanduk merupakan apa yang diinginkan rakyat. Aspirasi masyarakat menjadi utama bagi partai ini.
"Suara rakyat tidak boleh dijegal," katanya.
Sikap PKS ini menjadikan posisinya terancam dalam Setgab. Berbagai sindiran dan kecaman sejauh ini tidak diindahkan PKS, termasuk pernyataan hal itu dilakukan PKS dalam upaya memperbaiki citra.
"Ini bukan lagi mengail simpati publik. Kita konsisten bersama rakyat dan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan BBM," katanya.
Bagi PKS koalisi tidak harus selalu beriringan dengan pemerintah. Menurutnya, perbedaan PKS dengan pemerintah hanya soal kenaikan harga BBM dan kasus Century.
"Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," katanya.
Mengenai sikap menteri PKS di kabinet yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami sebagai pembantu presiden.
"Bagaimana pun menteri harus tunduk pada keputusan itu, sekalipun PKS tak mendukung harga BBM dinaikkan. Kita menyuarakan keinginan rakyat," katanya. (eh)
RSS Feed
Twitter
Facebook
0 comments:
Post a Comment